Kegiatan Monitoring Dalam Rangka Penataan Lembaga & Percepatan Pengalihan P3D Bulan Juni-Juli 2016

Tindak lanjut terkini dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan Surat Nomor 061/2030/SJ tanggal 1 Juni 2016 perihal Penataan Perangkat Daerah dan Percepatan Pengalihan P3D kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal penting, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah sudah selesai, saat ini sedang dalam proses penandatanganan;
2. Agar segera dilakukan penataan kelembagaan dengan tahapan didahului dengan pemetaan urusan paling lambat 2 (dua) bulan setelah PP ditetapkan, dan pembentukan SOTK 6 (enam) bulan setelah PP;
3. Dalam rangka percepatan penataan kelembagaan, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga akan melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah;
4. Dalam rangka poin 3 di atas, akan dilakukan kegiatan pertemuan dan monitoring antara Kemendagri bersama Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah pada bulan Juni hingga awal bulan Juli 2016 (untuk jadwal terlampir dalam surat).

Selengkapnya dalam di download surat Mendagri dimaksud disini.