Foto : radarbanten.com
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Plt Gubernur Banten Rano Karno mengakui telah dipanggil Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri, untuk membahas perihal posisi wakil gubernur yang akan mendampinginya saat resmi menjadi gubernur nanti. Wacana Rano akan resmi menjadi gubernur berkembang menyusul telah jatuhnya vonis Mahkamah Agung atas kasasi kasus suap Pilkada Lebak dengan tersangka Gubernur Banten non aktif Ratu Atut Chosiyah, beberapa waktu lalu.
Senin (9/3/2015) siang, kepada pers, Rano mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Megawati. Rano menjelaskan, pertemuan tersebut bukan hanya menyoal posisi wagub. Pertemuan itu, jelas Rano, lebih pada pembahasan soal kongres PDIP pada April mendatang.
"Memang saya masuk kepanitiaan (kongres PDIP). Kalau masalah wagub, saya menunggu saja. Menunggu MA, MA ke Mendagri, Mendagri ke Presiden, ya tunggu saja," kata Rano.
Untuk diketahui, Fraksi Gerindra DPRD Banten telah melayangkan surat bernomor 21/F.GERINDRA.DPRD/III/2015 kepada Pimpinan DPRD Banten, menyusul vonis terhadap Atut tersebut. Surat tersebut berisi dorongan agar DPRD mendesak pemerintah pusat menyegerakan proses kepemimpinan definitif di Provinsi Banten.
Fraksi Gerindra menduga ada skenario yang sengaja mengkondisikan agar Rano memimpin Banten tanpa wakil gubernur. Tudingan ini mengacu pada batas maksimal pelantikan Rano hingga 11 Juli 2015. Setelah tanggal tersebut Rano tidak lagi punya kesempatan menunjuk wagub.
Senin (9/3/2015) siang, kepada pers, Rano mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Megawati. Rano menjelaskan, pertemuan tersebut bukan hanya menyoal posisi wagub. Pertemuan itu, jelas Rano, lebih pada pembahasan soal kongres PDIP pada April mendatang.
"Memang saya masuk kepanitiaan (kongres PDIP). Kalau masalah wagub, saya menunggu saja. Menunggu MA, MA ke Mendagri, Mendagri ke Presiden, ya tunggu saja," kata Rano.
Untuk diketahui, Fraksi Gerindra DPRD Banten telah melayangkan surat bernomor 21/F.GERINDRA.DPRD/III/2015 kepada Pimpinan DPRD Banten, menyusul vonis terhadap Atut tersebut. Surat tersebut berisi dorongan agar DPRD mendesak pemerintah pusat menyegerakan proses kepemimpinan definitif di Provinsi Banten.
Fraksi Gerindra menduga ada skenario yang sengaja mengkondisikan agar Rano memimpin Banten tanpa wakil gubernur. Tudingan ini mengacu pada batas maksimal pelantikan Rano hingga 11 Juli 2015. Setelah tanggal tersebut Rano tidak lagi punya kesempatan menunjuk wagub.
Sumber : radarbanten.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar