Media  ·  Etika Jurnalistik  ·  Budaya Digital

Dari Kasus Hukum ke Karpet Merah: Ketika Kontroversi Diubah Menjadi Engagement

Jakarta, 23 September 2026  ·  Analisis Media & Budaya Publik

Ilustrasi: Ekosistem media digital kerap mengubah isu hukum dan moral menjadi konten dengan daya tarik tinggi.

Di era ekonomi perhatian, sebuah skandal tidak selalu berakhir sebagai keruntuhan reputasi. Dalam banyak kasus, justru sebaliknya: kontroversi menjadi tiket masuk ke layar televisi, undangan podcast, viralitas media sosial, bahkan peningkatan nilai komersial seseorang. Ketika tuduhan, dugaan tindakan amoral, atau perkara hukum diubah menjadi konten yang menarik untuk dikonsumsi, media tidak lagi sekadar memberitakan realitas. Media turut menentukan siapa yang mendapat legitimasi, siapa yang menjadi tontonan, dan perilaku apa yang dipuaskan dengan hadiah perhatian.

Fenomena ini penting dibahas bukan untuk menyerang kebebasan pers atau membungkam hak seseorang untuk membela diri. Justru karena kebebasan berekspresi dan jurnalisme yang bertanggung jawab adalah dua hal yang harus berjalan bersama. Persoalan muncul ketika ruang publik tidak lagi digunakan untuk memperjelas fakta dan mendorong pertanggungjawaban, tetapi untuk memperpanjang konflik demi rating, views, komentar, dan periklanan.

 Kasus Ridwan Kamil–Lisa Mariana: Antara Tuduhan dan Proses Hukum

Salah satu kasus yang paling mencerminkan dinamika tersebut adalah perhatian publik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan selebgram Lisa Mariana. Pada akhir Maret 2025, Lisa Mariana menimbulkan gebrak publik setelah mengklaim Ridwan Kamil sebagai ayah biologis anaknya. Klaim tersebut segera menjadi bahan pemberitaan, percakapan di media sosial, dan sejumlah konten reaksi yang menyebar luas.

Ridwan Kamil menolak klaim tersebut dan menyatakan bahwa hubungannya dengan Lisa Mariana terjadi dalam konteks permohonan bantuan pendidikan, bukan hubungan yang dituduhkan. Ia kemudian melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri pada April 2025 dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kepolisian kemudian menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka pada Oktober 2025, setelah proses penyelidikan dan mediasi yang tidak mencapai kesepakatan.

Perlu ditegaskan secara jernih: status tersangka bukan berarti seseorang telah terbukti bersalah. Prinsip praduga tak bersalah tetap menjadi fondasi setiap proses hukum. Dalam pemberitaan, wartawan dan kreator digital wajib menguji informasi, memberi ruang jawab yang proporsional, serta tidak mencampuradukkan fakta dengan opini yang menghakimi. Kode Etik Jurnalistik juga menuntut pemberitaan berimbang dan tidak menggiring kesimpulan sebelum proses hukum selesai.

Namun, dari sisi analisis media, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana satu isu personal dapat berkembang menjadi ekosistem konten. Ada klaim awal, ada bantahan, ada laporan polisi, ada penetapan tersangka, lalu muncul pula sederet pemberitaan yang menyorot gestur, penampilan, dan respons para pihak. Pada titik tertentu, perhatian publik tidak lagi semata-mata tertuju pada bukti dan proses hukum, melainkan pada sisi dramatis yang lebih mudah dikonsumsi.

 Dari Klarifikasi ke Panggung Popularitas

Memberi ruang kepada figur yang bermasalah tidak otomatis keliru. Seseorang yang dituduh memiliki hak untuk mengklarifikasi. Seorang pelapor atau korban juga berhak menyampaikan pengalaman dan tuntutannya. Media pun memiliki fungsi untuk menayangkan informasi yang berdampak pada kepentingan publik.

Persoalannya terletak pada tujuan dan cara ruang tersebut diberikan. Ada perbedaan mendasar antara ruang klarifikasi dan panggung popularitas. Ruang klarifikasi membantu publik memahami fakta, risiko, proses hukum, dan dampak sosial. Sebaliknya, panggung popularitas cenderung memperlakukan kontroversi sebagai hiburan: judul dibuat provokatif, potongan video disebarkan berulang, reaksi netizen ditampilkan sebagai bumbu, dan narasumber dihadirkan karena namanya sedang ramai.

Dalam praktiknya, ekosistem ini sering mengikuti pola yang mudah dikenali:

• Sebuah tuduhan atau skandal muncul di media sosial.
• Media dan kanal digital mengejar kecepatan pemberitaan sebelum verifikasi tuntas.
• Podcast atau televisi menghadirkan pihak yang terlibat untuk menaikkan views.
• Detail yang sensitif diulang-ulang demi menjaga momentum perhatian.
• Publik bereaksi, berdebat, dan menghasilkan engagement baru.
• Platform dan pihak yang terlibat memperoleh manfaat dari perhatian tersebut.

Pada akhirnya, perkara yang semula harus diperiksa melalui bukti dan proses hukum dapat berubah menjadi “serial digital”. Konflik diperpanjang bukan karena pencarian keadilan, melainkan karena setiap episode kontroversi menghasilkan penonton dan perhatian.

Ketika skandal menjadi jalan menuju popularitas, media tidak lagi hanya mencerminkan budaya publik. Media ikut membentuk standar tentang siapa yang layak diberi panggung dan perilaku apa yang dibayar dengan perhatian.

 Ekonomi Perhatian: Ketika Viral Menjadi Aset

Media digital bekerja dalam logika ekonomi perhatian. Semakin banyak orang menonton, mengomentari, membagikan, atau mencari nama seseorang, semakin tinggi peluang konten tersebut menghasilkan pendapatan. Dalam situasi seperti ini, kontroversi bukan sekadar beban reputasi. Ia dapat berubah menjadi aset personal branding.

Figur yang terseret isu moral atau hukum dapat mendadak muncul di berbagai kanal. Ia diundang berbicara, diberi slot wawancara, atau dijadikan narasumber podcast. Pemberitaan mengenainya menjadi mudah ditemukan di mesin pencari. Namun, pertanyaan yang jarang diajukan adalah: apakah ia dihadirkan karena memiliki keahlian, pengalaman, atau solusi? Atau karena kisah kontroversinya dinilai mampu mendatangkan penonton?

Fenomena serupa juga tampak ketika podcast menghadirkan figur yang berasal dari lingkungan keluarga pelaku korupsi. Pemberitaan menyebut bahwa reaksi publik terhadap konten kreator tersebut berubah tajam setelah podcast yang dianggap kontroversial itu disorot. Kritik yang muncul bukan semata-mata soal siapa yang diundang, melainkan mengenai relevansi narasumber dan potensi mengangkat kontroversi menjadi tontonan yang menguntungkan.

Ketika “ramai” menjadi alasan utama untuk tampil, standar kompetensi dan tanggung jawab publik menjadi kabur. Media perlu bertanya bukan hanya, “Apakah isu ini menarik?” Tetapi juga, “Apakah menghadirkan orang ini akan memperjelas masalah, melindungi pihak rentan, dan mendorong pertanggungjawaban?”

Baca Juga

► Ketika Skandal Menjadi Karier: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Panggung bagi Figur Bermasalah? ► Film, Podcast, dan Krisis Teladan: Perlukah Indonesia Melakukan Culture Cancel? ► Jurnalisme Sensitif: Menjaga Keadilan Tanpa Mengeksploitasi Penderitaan Korban

 Kasus Asusila: Batas Antara Pemberitaan dan Eksploitasi

Isu ini menjadi lebih serius ketika pemberitaan menyangkut dugaan tindakan asusila. Salah satu contoh yang beredar di ruang publik adalah viralnya rekaman yang disebut melibatkan kepala sekolah dan guru di Pekalongan. Pemberitaan menyebut bahwa video berdurasi singkat itu menyebar luas dan menimbulkan perdebatan publik, sementara institusi terkait melakukan pemeriksaan dan proses disiplin.

Dalam kasus seperti ini, kepentingan publik memang ada: ada dugaan pelanggaran etika jabatan, ada dampak terhadap lingkungan pendidikan, dan ada proses pertanggungjawaban yang perlu dipantau. Masyarakat berhak mengetahui langkah institusi, sanksi yang diterapkan, serta upaya perlindungan terhadap peserta didik.

Namun, kepentingan publik tidak sama dengan rasa penasaran publik. Menampilkan ulang materi intim, menyebarkan tautan, memperbesar detail seksual, atau membuat judul yang menggoda rasa ingin tahu bukanlah jurnalisme. Praktik tersebut berisiko melukai pihak-pihak yang terlibat, memperbesar trauma, dan mengubah perkara serius menjadi konsumsi digital yang vulgur.

Komisi Penyiaran Indonesia menekankan pentingnya penyiaran yang sehat, bermanfaat, dan bermartabat. Dalam pemberitaan kasus tertentu, KPI juga menekankan kewajiban menyamarkan identitas korban, terduga pelaku, serta pihak lain yang terkait. Sementara itu, Dewan Pers menyinggung pentingnya peliputan yang ramah perempuan dan tidak melakukan reviktimisasi.

Dengan demikian, kritik terhadap pemberian panggung kepada figur bermasalah tidak boleh berubah menjadi ajakan untuk menghakimi secara massal. Media dan publik harus mampu membedakan antara memberitakan tindakan yang berdampak pada kepentingan umum dan ikut menyebarkan sensasi demi traffic.

⚖️ No Viral, No Justice: Bantuan atau Jebakan Baru?

Ada sisi positif dari viralitas. Ketika jalur formal terasa lamban, perhatian publik dapat menjadi dorongan agar kasus tertentu ditindaklanjuti. Fenomena no viral, no justice menunjukkan bahwa beberapa perkara baru mendapat respons setelah menjadi perbincangan luas di media sosial.

Kasus santri di Lombok, misalnya, kembali menjadi sorotan setelah keluarga korban dihadirkan dalam sebuah podcast. Publisitas semacam itu dapat membantu mengangkat isu yang semula tidak terlihat. Namun, viralitas juga memiliki sisi gelap. Perhatian publik dapat menggeser proses hukum, mendorong korban membuka detail pribadi demi dipercaya, dan membuat pihak yang dituduh membangun narasi tandingan melalui popularitas.

Dalam kondisi seperti itu, publik sering berubah menjadi hakim. Padahal, yang dibutuhkan bukan vonis cepat, melainkan penyelidikan yang cermat, perlindungan terhadap korban, hak jawab bagi pihak terduga, serta keberanian institusi untuk mengambil tindakan berdasarkan fakta.

Ketika isu baru muncul, perhatian pun berpindah. Kasus lama terlupakan, tetapi luka dan dampaknya tetap ada. Inilah risiko terbesar dari budaya konten berbasis skandal: perhatian cepat naik, tetapi keadilan sering tertinggal di tengah jalan.

 Film, Podcast, dan Identitas Budaya

Persoalan panggung bagi figur bermasalah tidak berhenti pada pemberitaan. Ia juga berkaitan dengan industri hiburan. Film dan podcast adalah ruang budaya yang kuat. Keduanya membentuk cara masyarakat memandang cinta, kekuasaan, kekerasan, keadilan, keluarga, dan moralitas.

Film Indonesia tentu boleh mengangkat tema dewasa, konflik batin, seksualitas, kekerasan, atau sisi gelap masyarakat. Seni tidak harus selalu manis dan moralistis. Namun, ada perbedaan antara karya yang menghadirkan adegan dewasa karena memiliki kebutuhan naratif yang kuat dan karya yang menjadikan adegan ciuman, ketelanjangan, atau seksualitas sebagai alat pemasaran utama.

Sejumlah film Indonesia pernah menimbulkan perdebatan karena tema seksual, kekerasan, agama, atau nilai budaya. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa perfilman bukan hanya urusan hiburan, melainkan bagian dari ruang pembentukan identitas sosial. Jika industri hanya mengejar sensasi, film berisiko kehilangan fungsi kulturalnya: menjadi cermin, ruang refleksi, dan penjaga ingatan kolektif bangsa.

Podcast memiliki tantangan yang sama. Formatnya memang fleksibel, akrab, dan mampu menghadirkan suara yang jarang terdengar. Tetapi fleksibilitas tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan verifikasi. Ketika podcast menghadirkan narasumber kontroversial, kreator harus siap menjawab: mengapa orang ini diundang, apa kontribusi intelektualnya, apa konteks perkara yang dibahas, dan bagaimana hak jawab pihak lain diberikan.

 Culture Cancel atau Culture Accountability?

Culture cancel sering dianggap sebagai jawaban cepat terhadap moralitas yang memburuk. Publik berhak menolak konten, berhenti mengikuti figur tertentu, meminta klarifikasi, dan menekan platform agar tidak mempromosikan perilaku merugikan. Tekanan sosial semacam itu dapat menjadi bentuk kontrol kultural yang sah.

Namun, cancel culture menjadi berbahaya ketika berubah menjadi persekusi digital. Menyebarkan alamat, mengancam keluarga, melakukan doxing, memproduksi fitnah baru, atau memvonis seseorang sebelum proses hukum selesai bukanlah bentuk keadilan. Itu justru mengulang pola yang ingin dikritik: mengubah seseorang menjadi tontonan dan mengabaikan martabat manusia.

Pilihan yang lebih matang adalah membangun culture accountability atau budaya pertanggungjawaban. Model ini menuntut konsekuensi, tetapi tetap menjaga proses, bukti, dan kemanusiaan. Beberapa prinsip yang dapat diterapkan antara lain:

• Media membedakan klarifikasi dan glorifikasi. Figur kontroversial boleh diberi ruang, tetapi formatnya harus berorientasi pada fakta, hak jawab, dan perkembangan proses hukum.
• Podcast menerapkan standar editorial. Kreator perlu memverifikasi klaim penting, memberikan konteks, serta menghindari potongan video yang mengeksploitasi konflik.
• Televisi tidak mengubah perkara menjadi hiburan. Kasus hukum atau dugaan tindakan asusila harus disajikan dengan kehati-hatian, bukan melalui judul bombastis dan pengulangan detail sensasional.
• Perlindungan korban menjadi prioritas. Identitas, wajah, rekaman, dan detail pribadi korban tidak boleh dikorbankan demi traffic.
• Pengiklan ikut bertanggung jawab. Brand perlu menilai apakah asosiasi dengan konten kontroversial sejalan dengan nilai perusahaan dan kepentingan konsumen.
• Publik menggunakan kuasa ekonominya secara etis. Penonton dapat berhenti mengonsumsi konten yang mengeksploitasi skandal, tetapi tidak melakukan ancaman atau penghakiman liar.

 Pengalaman Menyusun Narasi Publik di Era Algoritma

Dari pengalaman mengelola komunikasi publik dan konten digital, ada satu pola yang hampir selalu muncul: judul yang memancing rasa penasaran memang mudah mendapatkan klik, tetapi tidak otomatis membangun kepercayaan. Konten yang menampilkan konflik bisa viral dalam hitungan jam. Namun, konten yang menjelaskan proses, konteks, dan dampak jangka panjang biasanya lebih sulit menembus algoritma.

Di sinilah redaksi dan kreator menghadapi pilihan etis. Apakah mengikuti mekanisme platform yang memuaskan rasa penasaran, atau membangun kredibilitas jangka panjang melalui pemberitaan yang bertanggung jawab? Pengalaman praktis menunjukkan bahwa kredibilitas memang lambat tumbuh, tetapi dampaknya jauh lebih tahan lama dibandingkan lonjakan views yang diperoleh dari sensasi.

Dalam konteks kasus yang melibatkan tuduhan moral, kreator perlu memiliki disiplin sederhana: jangan mengulang tuduhan sebagai fakta, jangan menampilkan detail yang tidak diperlukan, jangan mengecilkan proses hukum, dan jangan melupakan korban hanya karena isu sudah tidak ramai. Prinsip ini bukan membatasi kebebasan, melainkan menjaga agar kebebasan tidak berubah menjadi eksploitasi.

 Kesimpulan: Yang Perlu Dibatalkan adalah Praktik, Bukan Martabat

Kasus Ridwan Kamil–Lisa Mariana belum layak diperlakukan sebagai vonis moral mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Perkara tersebut harus tetap berada dalam koridor verifikasi, pembuktian, dan proses hukum. Namun, kasus ini menjadi cermin penting tentang cara industri perhatian bekerja: tuduhan menjadi konten, bantahan menjadi episode lanjutan, dan konflik personal berubah menjadi sumber engagement.

Yang perlu dikritik bukan hak seseorang untuk membela diri, melainkan praktik ketika persoalan hukum dan moral diberi panggung tanpa disiplin editorial. Media yang baik tidak menjadikan korban sebagai bahan tontonan, tidak mengangkat dugaan pelanggaran menjadi bintang, dan tidak menjual kemarahan publik sebagai produk.

Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan sekadar memilih antara membatalkan seseorang atau membiarkannya tampil. Tantangan yang lebih besar adalah membangun ekosistem media yang mampu membedakan antara memberi ruang untuk keadilan dan memberi hadiah popularitas kepada kontroversi. Ketika perbedaan itu dapat dijaga, media tidak hanya menaikkan rating. Media ikut menjaga martabat manusia dan arah budaya bangsa.

Sumber dan Referensi

1. Kompas.com. “Lisa Mariana Jadi Tersangka, Ini Perjalanan Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil.” Diakses melalui nasional.kompas.com.
2. Kompas.com. “Babak Baru Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Ditetapkan Tersangka Setelah Gagal Mediasi dan Tes DNA.” Diakses melalui kompas.com.
3. Kompas TV. “FULL Deret Fakta Kasus Lisa Mariana–Ridwan Kamil hingga Penetapan Tersangka Pencemaran Nama Baik.” Diakses melalui kompas.tv.
4. Kompas.com. “Bareskrim Limpahkan Berkas Lisa Mariana ke Kejati Jabar.” Diakses melalui nasional.kompas.com.
5. Tirto.id. “Kasus Santri Lombok dan Fenomena No Viral No Justice di RI.” Diakses melalui tirto.id.
6. Liputan6. “Geger Video Asusila 21 Detik Kepala Sekolah dengan Guru.” Diakses melalui liputan6.com.
7. TVOneNews. “Heboh, Link Video Syur 21 Detik Kepala Sekolah dan Guru SD Pekalongan Viral.” Diakses melalui tvonenews.com.
8. Fajar.co.id. “Reaksi Publik Berubah Drastis, Hujatan Terhadap Ferry Irwandy Setelah Podcast Kontroversial Disorot.” Diakses melalui fajar.co.id.
9. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Materi dan pemberitaan mengenai penyiaran yang sehat, bermanfaat, bermartabat, serta penyamaran identitas pada pemberitaan tertentu. Diakses melalui kpi.go.id.
10. Kompas.id. “Penyusunan Pedoman Jurnalistik Sensitif Gender Digagas.” Diakses melalui kompas.id.
11. Kupang Emas News. “Dewan Pers Nyatakan Tribun Ambon Langgar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.” Diakses melalui kupangemas.com.
12. IDN Times. “6 Film Indonesia yang Tidak Cocok Ditonton saat Puasa.” Diakses melalui idntimes.com.
13. GGWP. “Film yang Dilarang Tayang di Indonesia.” Diakses melalui ggwp.id.

Catatan editorial: Artikel ini menggunakan informasi dari pemberitaan publik yang telah diparafrasakan untuk keperluan analisis. Status hukum para pihak yang disebut harus dipahami sesuai perkembangan proses peradilan. Penyebutan nama dan peristiwa dalam artikel ini tidak dimaksudkan sebagai putusan atas kesalahan hukum maupun moral.

Media & Etika Publik  ·  Analisis Budaya Digital Indonesia