Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan melangsungkan pengangkatan pelaksana tugas (plt) untuk Gubernur DKI Jakarta dan Banten di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (26/10) siang ini pukul 13.30 WIB.
"Rabu siang pengesahan dua Plt (Gubernur). Untuk Plt DKI Jakarta, itu Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soemarsono dan Plt Banten, Rano Karno," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya.
Dengan diangkatnya para pelaksana tugas, maka para gubernur aktif sekarang yakni Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama dan Gubernur Banten Rano Karno sudah mulai terhitung memasuki masa cutinya selama 4 bulan ke depan.
Acara pengangkatan plt tersebut juga turut mengundang para gubernur, wakil gubernur beserta isteri, Plt gubernur beserta istri, Pimpinan DPRD, sekda, bupati, wali kota serta Forkompimda lain.
"Semua SK sudah saya tandatangani. Surat laporan kami kirimkan ke Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Menko Polhukam, Mensesneg, Seskab, Kepala Staf Kepresidenan dan Menkum HAM," ujar Tjahjo.
Tjahjo menuturkan, tugas Plt adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan, menjaga hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan baik, menjaga stabilitas daerah bersama Forkompimda.
Selain itu mereka juga harus menjalin hubungan bersama tokoh masyarakat adat, tokoh agama, ormas-ormas, parpol, dan mensukseskan pilkada dengan aman demokratis.
"Rabu siang pengesahan dua Plt (Gubernur). Untuk Plt DKI Jakarta, itu Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soemarsono dan Plt Banten, Rano Karno," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya.
Dengan diangkatnya para pelaksana tugas, maka para gubernur aktif sekarang yakni Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama dan Gubernur Banten Rano Karno sudah mulai terhitung memasuki masa cutinya selama 4 bulan ke depan.
Acara pengangkatan plt tersebut juga turut mengundang para gubernur, wakil gubernur beserta isteri, Plt gubernur beserta istri, Pimpinan DPRD, sekda, bupati, wali kota serta Forkompimda lain.
"Semua SK sudah saya tandatangani. Surat laporan kami kirimkan ke Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Menko Polhukam, Mensesneg, Seskab, Kepala Staf Kepresidenan dan Menkum HAM," ujar Tjahjo.
Tjahjo menuturkan, tugas Plt adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan, menjaga hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan baik, menjaga stabilitas daerah bersama Forkompimda.
Selain itu mereka juga harus menjalin hubungan bersama tokoh masyarakat adat, tokoh agama, ormas-ormas, parpol, dan mensukseskan pilkada dengan aman demokratis.
Jadi Plt Gubernur Banten, Dirjen Pemdes Komitmen Jaga Netralitas Pilkada
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengangkat Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Nata Irawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten menggantikan jabatan Rano Karno sebagai kepala daerah yang ikut serta dalam kontestasi pilkada 2017.
Dia mengatakan, sejauh ini belum berkomunikasi dengan Gubernur Banten Rano Karno terkait pemerintahan di Banten. Rencanannya ia baru akan berbincang-bincang usai acara selesai. Namun, dalam bertugas nanti, Nata berkomitmen untuk menjaga netralitas PNS di daerah tersebut.
“Saya bersikap tidak ke kiri tidak ke kanan, karena memang janji PNS netral,” kata Nata sebelum acara pengangkatan plt di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Rabu (26/10).
Selama menggantikan posisi Gubernur Rano Karno yang cuti di luar tanggungan negara, Nata Irawan juga menyatakan, akan menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal pelayanan publik di sana.
Hal yang sama juga diungkapkan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda) usai dilantik siang tadi. Menurut dia, pemerintahan harus jalan meski gubernur dan wakilnya berhalangan atau mencalonkan diri dalam pilkada.
“Jangan khawatir dan ragu, karena yang kita lakukan adalah melanjutkan kebijakan program kepala daerah petahana,” kata dia.
Kewenangan seorang Plt menandatangani APBD juga sudah ditegaskan dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016, dimana dijelaskan kalau proses tersebut bisa dilakukan oleh kepala daerah, atau penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah.
Selain masalah APBD, Sumarsono juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada ini. Pada pekan pertamanya menjabat nanti, kata dia akan segera dilakukan konsolidasi terkait netralitas para pegawai.
“Kalau ketahuan tidak netral akan ada sanksinya ke depan. Sebab, wujud birokrasi yang netral dapat menjamin demokrasi berjalan baik,” ujar dia.
Dia mengatakan, sejauh ini belum berkomunikasi dengan Gubernur Banten Rano Karno terkait pemerintahan di Banten. Rencanannya ia baru akan berbincang-bincang usai acara selesai. Namun, dalam bertugas nanti, Nata berkomitmen untuk menjaga netralitas PNS di daerah tersebut.
“Saya bersikap tidak ke kiri tidak ke kanan, karena memang janji PNS netral,” kata Nata sebelum acara pengangkatan plt di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Rabu (26/10).
Selama menggantikan posisi Gubernur Rano Karno yang cuti di luar tanggungan negara, Nata Irawan juga menyatakan, akan menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal pelayanan publik di sana.
Hal yang sama juga diungkapkan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda) usai dilantik siang tadi. Menurut dia, pemerintahan harus jalan meski gubernur dan wakilnya berhalangan atau mencalonkan diri dalam pilkada.
“Jangan khawatir dan ragu, karena yang kita lakukan adalah melanjutkan kebijakan program kepala daerah petahana,” kata dia.
Kewenangan seorang Plt menandatangani APBD juga sudah ditegaskan dalam Permendagri No. 31 Tahun 2016, dimana dijelaskan kalau proses tersebut bisa dilakukan oleh kepala daerah, atau penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah.
Selain masalah APBD, Sumarsono juga berkomitmen untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama tahapan pilkada ini. Pada pekan pertamanya menjabat nanti, kata dia akan segera dilakukan konsolidasi terkait netralitas para pegawai.
“Kalau ketahuan tidak netral akan ada sanksinya ke depan. Sebab, wujud birokrasi yang netral dapat menjamin demokrasi berjalan baik,” ujar dia.
Ini Alasan Mendagri Angkat Dirjen Otda dan Bina Pemdes sebagai Plt
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan alasannya memilih Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta dari Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono dan Plt Gubernur Banten dari Dirjen Pemerintahan Desa (Pemdes), Nata Irawan.
Dia mengatakan, tidak ada alasan khusus. Namun secara rekam jejak dan kepangkatan, Dirjen Sumarsono dan Nata Irawan dinilai telah memumpuni. Sebagai menteri, kata Tjahjo, semua hal tersebut tentu sudah menjadi pertimbangan, karena ia telah pelajari ‘track record’nya.
“Eselon I, pangkat tertinggi 4E sudah punya pengalaman di bawah. Intinya semua adalah eselon I. Kemudian ‘track record’ baik selama ini. Saya sebagai menteri kan sudah pelajari track record semua,” kata Tjahjo usai melangsungkan pengangkatan plt gubernur, Rabu (26/10).
Ia juga menyampaikan pesan kepada para pelaksana tugas ini agar dalam mengambil kebijakan strategis seperti mengisi atau mengganti pejabat harus dengan persetujuan Mendagri. Kemudian, terkait APBD DKI Jakarta dan Banten, Tjahjo yakin para plt ini tak banyak intervensi.
“Saya kira anggaran tinggal 2 bulan. Tidak ada kesempatan merubah. Jangan menganggu apa yang sudah diprogram Pak Rano dan Pak Ahok. Jalankan dengan baik. Konsultasi dengan DPRD,” ujar dia.
Tjahjo juga meminta agar para plt ini menjaga kondusifitas daerah, termaksud netralitas aparatur sipil negara (ASN). Terkait dengan netralitas, Tjahjo mengatakan, pada pilkada 2015 lalu, ada seorang pejabat daerah diduga tak netral sehingga dikenakan sanksi.
“Kami dan Menpan RB sudah kompak. Kalau ada PNS yang salahgunakan jabatannya, dukung petahana, gunakan fasilitas negara untuk kepentingan itu akan kami sanksi. Sanksinya bisa dipecat. Diberhentikan dengan tidak hormat,” kata dia.
Selain itu, Tjahjo berpesan secara khusus kepada kedua plt dalam upayanya mensukseskan pilkada di DKI Jakarta dan Banten harus tetap waspada. Sebab, keduanya masuk dalam katagori rawan sehingga ketika terjun ke masyarakat harus melibatkaan TNI/Polri dan para tokoh masyarakat.
Dia mengatakan, tidak ada alasan khusus. Namun secara rekam jejak dan kepangkatan, Dirjen Sumarsono dan Nata Irawan dinilai telah memumpuni. Sebagai menteri, kata Tjahjo, semua hal tersebut tentu sudah menjadi pertimbangan, karena ia telah pelajari ‘track record’nya.
“Eselon I, pangkat tertinggi 4E sudah punya pengalaman di bawah. Intinya semua adalah eselon I. Kemudian ‘track record’ baik selama ini. Saya sebagai menteri kan sudah pelajari track record semua,” kata Tjahjo usai melangsungkan pengangkatan plt gubernur, Rabu (26/10).
Ia juga menyampaikan pesan kepada para pelaksana tugas ini agar dalam mengambil kebijakan strategis seperti mengisi atau mengganti pejabat harus dengan persetujuan Mendagri. Kemudian, terkait APBD DKI Jakarta dan Banten, Tjahjo yakin para plt ini tak banyak intervensi.
“Saya kira anggaran tinggal 2 bulan. Tidak ada kesempatan merubah. Jangan menganggu apa yang sudah diprogram Pak Rano dan Pak Ahok. Jalankan dengan baik. Konsultasi dengan DPRD,” ujar dia.
Tjahjo juga meminta agar para plt ini menjaga kondusifitas daerah, termaksud netralitas aparatur sipil negara (ASN). Terkait dengan netralitas, Tjahjo mengatakan, pada pilkada 2015 lalu, ada seorang pejabat daerah diduga tak netral sehingga dikenakan sanksi.
“Kami dan Menpan RB sudah kompak. Kalau ada PNS yang salahgunakan jabatannya, dukung petahana, gunakan fasilitas negara untuk kepentingan itu akan kami sanksi. Sanksinya bisa dipecat. Diberhentikan dengan tidak hormat,” kata dia.
Selain itu, Tjahjo berpesan secara khusus kepada kedua plt dalam upayanya mensukseskan pilkada di DKI Jakarta dan Banten harus tetap waspada. Sebab, keduanya masuk dalam katagori rawan sehingga ketika terjun ke masyarakat harus melibatkaan TNI/Polri dan para tokoh masyarakat.
Sumber: kemendagri.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar