Terkait dengan ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan untuk memprioritaskan pada 101 daerah yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
“Sekarang akan kita fokuskan ke 101 daerah yang Februari akan ikut Pilkada , yang penting mereka ada niat datang, merekam datanya,mencocokan data yang sudah ada di kemendagri,” ungkap Tjahjo.
Menurut dia, masyarakat Indonesia terutama yang di 101 daerah tidak akan kehilangan hak politik. Jika memang tidak memiliki KTP el masih ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang berhak memilih.
“Kalau belum punya KTP el, masih ada surat keterangan yang penting hak politik untuk pilkada tidak akan hilang, dan masyarakat intinya merekam dulu,” kata Mendagri ketika mengadakan pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta, Rabu, (6/10).
Namun demikian, jumlah blanko tersebut masih dirasa memenuhi permintaan rekam cetak e-KTP. Untuk itu, Mendagri sedang mengupayakan pembentukan tender guna memperbanyak produksi blangko. Seperti diketahui, pemotongan anggaran di Kementerian dan Lembaga tak berpengaruh terhadap penerbitan kartu tanda penduduk.
Pasalnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menganulir kebutuhan rekam cetak e-KTP dari daftar pemotongan anggaran. Dikatakan Tjahjo, pihaknya sedang mengupayakan lelang dengan target belasan juta blangko.
“Minimal tiga Minggu lah (lelang), kita sudah siapkan hampir 17,5 juta lebih (target percetakan blanko),” tutur Mendagri.
Sebelumnya Kemendagri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh menyebut telah mendapat data baru per 30 September ini ada sebanyak 5 juta perekaman baru.
Jumlah tersebut berasal dari masyarakat yang merekam data kependudukan di semua daerah. Dengan demikian, jumlah masyarakat yang wajib rekam dan belum merekam tinggal 10 juta.
“Kita sudah dapat 92-93 persen (nasional). Jadi sisanya tinggal 7-8 persen yang belum merekam,” tutur Zudan.
Sementara terkait Blangko, ia sepakat dengan Menteri untuk melelangkan proyek produksi 17 juta blangko. “Kita ajukan Rp 305 miliar,” imbuhnya.
“Sekarang akan kita fokuskan ke 101 daerah yang Februari akan ikut Pilkada , yang penting mereka ada niat datang, merekam datanya,mencocokan data yang sudah ada di kemendagri,” ungkap Tjahjo.
Menurut dia, masyarakat Indonesia terutama yang di 101 daerah tidak akan kehilangan hak politik. Jika memang tidak memiliki KTP el masih ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan memang berhak memilih.
“Kalau belum punya KTP el, masih ada surat keterangan yang penting hak politik untuk pilkada tidak akan hilang, dan masyarakat intinya merekam dulu,” kata Mendagri ketika mengadakan pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta, Rabu, (6/10).
Namun demikian, jumlah blanko tersebut masih dirasa memenuhi permintaan rekam cetak e-KTP. Untuk itu, Mendagri sedang mengupayakan pembentukan tender guna memperbanyak produksi blangko. Seperti diketahui, pemotongan anggaran di Kementerian dan Lembaga tak berpengaruh terhadap penerbitan kartu tanda penduduk.
Pasalnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menganulir kebutuhan rekam cetak e-KTP dari daftar pemotongan anggaran. Dikatakan Tjahjo, pihaknya sedang mengupayakan lelang dengan target belasan juta blangko.
“Minimal tiga Minggu lah (lelang), kita sudah siapkan hampir 17,5 juta lebih (target percetakan blanko),” tutur Mendagri.
Sebelumnya Kemendagri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arif Fakrulloh menyebut telah mendapat data baru per 30 September ini ada sebanyak 5 juta perekaman baru.
Jumlah tersebut berasal dari masyarakat yang merekam data kependudukan di semua daerah. Dengan demikian, jumlah masyarakat yang wajib rekam dan belum merekam tinggal 10 juta.
“Kita sudah dapat 92-93 persen (nasional). Jadi sisanya tinggal 7-8 persen yang belum merekam,” tutur Zudan.
Sementara terkait Blangko, ia sepakat dengan Menteri untuk melelangkan proyek produksi 17 juta blangko. “Kita ajukan Rp 305 miliar,” imbuhnya.
Sumber & Foto: kemendagri.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar