Rapat Koordinasi Lembaga Pelatihan dan Fasilitator PBJ LKPP 2019: Peningkatan Profesionalitas Mitra Strategis
Sinergi nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah bersama unit diklat kementerian dan BPSDM daerah di Kota Batam.
Membangun Profesionalitas Mitra Strategis di Kota Batam
Pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan koordinasi yang erat dan berkelanjutan antara lembaga pembina nasional dan seluruh instansi pelaksana di daerah. Menyadari pentingnya sinergi tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia menggelar agenda Rapat Koordinasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa.
Pertemuan strategis tingkat nasional ini diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selama dua hari penuh mulai tanggal 21 hingga 22 Agustus 2019. Mengusung tema utama "Peningkatan Profesionalitas Mitra Strategis LKPP Untuk Mewujudkan PBJ Yang Kredibel", forum ini mempertemukan para pengelola pusat pendidikan dan pelatihan dari berbagai kementerian, lembaga, badan pengembangan sumber daya manusia dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, lembaga pelatihan non-pemerintah, serta para fasilitator pengadaan bersertifikat.
Koordinasi Pembinaan SDM dan Sinkronisasi Kebijakan Pelatihan
Rapat koordinasi ini dirancang secara khusus untuk menjadi wadah sinkronisasi dan kerja sama yang efektif dalam pelaksanaan pengembangan serta pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa. Penyelenggaraannya dikoordinasikan langsung oleh LKPP melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bersama Direktorat Sertifikasi Profesi.
📋 Pokok Agenda Utama Rapat Koordinasi
- Penyampaian Kebijakan Kelembagaan: Sosialisasi peraturan terbaru mengenai tata kelola unit diklat dan standar penyelenggaraan pelatihan pengadaan.
- Sertifikasi Profesi PBJ: Penyelarasan mekanisme uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur pengelola pengadaan di instansi pemerintah.
- Pengembangan Kompetensi Fasilitator: Peningkatan kapasitas dan standarisasi metode pengajaran bagi para fasilitator pengadaan barang dan jasa nasional.
- Sinergi Pusat dan Daerah: Membangun jejaring kerja sama yang solid antara LKPP, kementerian, lembaga, dan BPSDM daerah.
Penerapan Value for Money dan Komitmen Pengelolaan yang Cermat
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menekankan bahwa prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah harus senantiasa menekankan pencapaian hasil yang sepadan atau melebihi nilai manfaat uang atau yang dikenal sebagai value for money. Prinsip tersebut hanya dapat terwujud secara nyata apabila para pengelola pengadaan secara konsisten memegang teguh enam prinsip tepat atau yang dirumuskan sebagai 6T.
"Pengadaan barang dan jasa yang kredibel menuntut para pengelolanya untuk memegang teguh enam prinsip T: Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Penyedia, Tepat Lokasi, dan Tepat Waktu."
— Roni Dwi Susanto (Kepala LKPP RI)Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi harus dilakukan secara cepat dan tepat melalui terobosan-terobosan baru yang inovatif. Senada dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Riau Isdianto menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara cermat dan dikelola secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.
Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menciptakan sumber daya manusia pengadaan yang kompeten di daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerja sama strategis dengan LKPP. Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui pengembangan fasilitator pengadaan lokal serta peningkatan status Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar memiliki akreditasi A dan mampu menyelenggarakan pelatihan secara mandiri.
Perumusan Kebijakan Pembinaan dan Standarisasi Mutu Pelatihan
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ LKPP Suharti menambahkan bahwa sebagai bagian dari mandat institusional dalam menyusun dan merumuskan strategi serta kebijakan pembinaan SDM, LKPP secara berkesinambungan telah menerbitkan berbagai instrumen regulasi kelembagaan.
Melalui forum rapat koordinasi di Batam ini, LKPP memiliki sarana langsung untuk menyampaikan seluruh pembaruan informasi kebijakan kepada para mitra penyelenggara di daerah. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian target peningkatan kompetensi aparatur di seluruh penjuru nusantara.
Mewujudkan Ekosistem Pengadaan yang Kredibel dan Berintegritas
Rapat Koordinasi Lembaga Pelatihan dan Fasilitator PBJ LKPP 2019 di Batam menandai langkah maju yang signifikan dalam memperkuat ekosistem pendidikan pengadaan nasional. Melalui kolaborasi erat antara pusat dan daerah, standar profesionalitas pengelola pengadaan dapat terus ditingkatkan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Komitmen Profesionalisme Pengadaan
Sinergi yang kokoh antara LKPP, lembaga diklat, dan fasilitator daerah menjadi fondasi utama dalam melahirkan sumber daya manusia pengadaan yang handal dan berintegritas tinggi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar