Politik & Pemerintahan  ·  Regulasi Pemilu

Persiapan Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Kebijakan dan 14 Isu Krusial Revisi Undang-Undang Pilkada

Jakarta  ·  17 Oktober 2019  ·  Oleh Massaputro Delly TP

Jajaran Kementerian Dalam Negeri saat menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Pilkada Serentak di Jakarta.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan salah satu tonggak penting dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pengalaman dari pelaksanaan Pilkada Serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018 menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan kembali berbagai regulasi pendukung. Menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di 270 daerah, pemerintah pusat bergerak cepat merumuskan langkah penyesuaian agar pesta demokrasi dapat berjalan secara jujur, aman, dan akuntabel.

Karakteristik Khusus Pilkada 2020 dan Peran Dukungan Pemerintah Daerah

Berbeda dengan tiga gelombang gelaran demokrasi sebelumnya, Pilkada 2020 memiliki keunikan tersendiri dari segi masa jabatan kepala daerah terpilih. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan mengabdi dalam periode yang lebih singkat, yakni berkisar antara tiga hingga empat tahun saja hingga menuju Pilkada Serentak Nasional pada November 2024.

Dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Kebijakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Jakarta pada 17 Oktober 2019, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menegaskan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4, penyediaan penganggaran Naskah Hibah Perjanjian Daerah bagi KPU dan Bawaslu, peningkatan partisipasi warga, penjaminan ketertiban wilayah, fasilitasi mobilitas logistik, hingga pengawasan ketat terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara. Selain itu, optimalisasi pembentukan Desk Pilkada disarankan bekerja sejak satu tahun sebelum pemungutan suara agar pemetaan masalah dapat tertangani dengan cepat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap melakukan dukungan terhadap suksesnya Pilkada 2020, mulai dari penyampaian DP4, pembiayaan NPHD kepada penyelenggara, menjaga ketertiban, hingga menjaga netralitas ASN demi stabilitas daerah.
— Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri

Enam Isu Krusial Kerawanan Penyelenggaraan Pilkada

Guna mengantisipasi hambatan teknis maupun potensi konflik sosial di lapangan, Kementerian Dalam Negeri memetakan enam isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen pemangku kepentingan.

📋 6 Titik Kerawanan Penyelenggaraan Pilkada Serentak:

1. Partisipasi Masyarakat Pemilih: Tantangan dalam memenuhi target tingkat kehadiran dan keaktifan warga di tempat pemungutan suara.
2. Dukungan Logistik dan Anggaran: Kendala dalam pencairan dana NPHD di sejumlah daerah serta hambatan distribusi logistik ke wilayah terpencil.
3. Stabilitas Fanatisme Tim Sukses: Gesekan antar pendukung pasangan calon yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu ketenteraman umum.
4. Dampak Media dan Informasi: Maraknya penyebaran berita bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, dan kampanye hitam di media sosial.
5. Kualitas Rekrutmen Petugas Lapangan: Kurang selektifnya proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS yang memicu pemahaman teknis kurang optimal.
6. Potensi Konflik Diskualifikasi Petahana: Kerawanan sosial akibat keputusan diskualifikasi terhadap pasangan calon petahana oleh penyelenggara.

Substansi Usulan 14 Materi Revisi Undang-Undang Pilkada

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Gani Muhamad, memaparkan 14 poin substansial yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI sebagai bagian dari penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Usulan ini diharapkan dapat menyempurnakan kualitas tata kelola pemilihan kepala daerah ke depan.

Rincian usulan revisi tersebut meliputi pengaturan ketat syarat mantan narapidana, kesetaraan aturan pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan petahana, kewajiban cuti di luar tanggungan negara bagi ASN, TNI, dan Polri, serta penyesuaian nomenklatur pengawas pemilu sesuai UU Pemilu Nomor 17 Tahun 2017. Di samping itu, diusulkan pula pemendekan masa kampanye menjadi dua bulan, pengaturan masa jabatan transisi menuju 2024, penghapusan sistem Noken di Papua secara bertahap pasca 2024, penerapan e-Voting dan e-Rekap, sanksi bagi penghambat pengesahan pengangkatan, regulasi durasi cuti petahana, pengisian kekosongan kepala dan wakil kepala daerah, penetapan status Penjabat Sementara (Pjs.), serta penurunan syarat ambang batas pendaftaran paslon oleh partai politik dari 25 persen kursi menjadi 10 persen untuk menekan fenomena calon tunggal.

Kesimpulan

Langkah awal pemetaan regulasi dan perumusan usulan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang bermartabat. Dengan penguatan koordinasi pusat dan daerah, penanganan enam isu kerawanan secara proaktif, serta perbaikan norma hukum yang komprehensif, diharapkan stabilitas politik lokal dan legitimasi pimpinan daerah terpilih dapat terwujud secara maksimal.

Mari Berdiskusi dan Bagikan Pandangan Anda

Bagaimana pandangan Anda mengenai usulan revisi Undang-Undang Pilkada, khususnya mengenai aturan cuti petahana dan penurunan syarat pencalonan untuk menghindari calon tunggal? Sampaikan gagasan, pandangan, atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada rekan-rekan Anda agar literasi politik dan hukum tata negara semakin meluas.

Artikel Terkait

Baca Juga Pilihan

Penyusunan Pergub Pedoman Penerapan SPM: Langkah Strategis Pemprov Banten Jamin Mutu Pelayanan Dasar Konsolidasi Akbar 9.000 Personel Satlinmas Banten 2026: Memperkuat Garda Depan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Evaluasi Ketetapan Pembagian Urusan Trantibumlinmas: Sinergi Pusat dan Daerah Melalui Tipologi serta Beban Kerja Perangkat Daerah

Massaputro Delly TP  ·  www.massaputrodellytp.com