Musrenbang · RKPD 2024 · Pemprov Banten
Musrenbang RKPD Banten 2024: Satpol PP Banten Hadiri Perencanaan Pembangunan Daerah
12 April 2023 · Massaputro Delly TP
Perencanaan pembangunan daerah yang matang memegang peranan vital dalam menjawab berbagai tantangan sosio-ekonomi yang dihadapi masyarakat setiap tahunnya. Menyadari pentingnya keterpaduan lintas sektor, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, Massaputro Delly TP, hadir secara langsung mengikuti agenda strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024. Kegiatan akbar ini dilangsungkan di Hotel Novotel TangCity Superblock, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kota Tangerang, pada tanggal 12 April 2023. Artikel ini mengupas tuntas pokok-pokok pikiran, prioritas kebijakan, serta arah pembangunan yang dirumuskan untuk tahun anggaran mendatang demi kemajuan tata kelola pemerintahan daerah.
Acara resmi tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten. Dalam pidato pembukaannya, beliau menekankan bahwa rancangan RKPD Tahun 2024 dirumuskan dengan menitikberatkan pada sejumlah isu tematik krusial yang dijadikan program prioritas pembangunan. Kebijakan ini dirancang agar setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas dan penguatan stabilitas daerah.
Isu Tematik dan Prioritas Utama RKPD Provinsi Banten 2024
Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan tiga fokus utama dalam kerangka pembangunan tahun 2024. Isu-isu strategis ini dipilih berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kondisi riil di lapangan serta proyeksi tantangan makroekonomi ke depan:
- Penanganan Stunting dan Kemiskinan: Fokus intervensi terpadu untuk menekan angka tengkes serta memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan di berbagai wilayah Banten.
- Pertumbuhan Ekonomi Global: Memperkuat ketahanan ekonomi lokal, mendorong daya saing investasi, serta membuka ruang perluasan kesempatan kerja di tengah dinamika global.
- Penggunaan Produk Dalam Negeri: Mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa berbasis produk lokal, yang diselaraskan secara nasional melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Catatan Kritis dan Aspirasi Pembangunan dari DPRD Banten
Selain pemaparan dari pihak eksekutif, Ketua DPRD Provinsi Banten turut menyampaikan pandangan kritis serta pokok-pokok pikiran legislatif dalam forum tersebut. Salah satu sorotan tajam yang disampaikan berkaitan dengan urgensi pemerataan prioritas pembangunan, khususnya di wilayah Banten Bagian Selatan yang masih membutuhkan dorongan percepatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Persoalan Kesehatan Anak dan Sanitasi Lingkungan
Dalam isu penanganan stunting, Ketua DPRD menekankan bahwa permasalahan gizi buruk harus dilihat secara komprehensif ke dalam dua kategori utama, yakni kondisi gagal tumbuh (*stunting* fisik) dan gagal otak. Penanganan kedua aspek ini menuntut intervensi multisektoral yang masif. Selain itu, sorotan juga diarahkan pada kebiasaan buang air besar di sembarang tempat yang masih ditemukan di sebagian masyarakat. Pembangunan fisik selama ini dinilai kerap terlalu berkonsentrasi pada aspek "ADIL" (Atap, Dinding, dan Lantai), tanpa diimbangi perhatian memadai terhadap ketersediaan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang layak.
Terobosan Infrastruktur Akses Ekonomi Baru
Di sektor infrastruktur jalan, muncul catatan penting agar pola pembangunan ke depan tidak hanya bertumpu pada pelebaran ruas jalan yang sudah ada, melainkan mulai merintis pembukaan jalur jalan baru. Kehadiran infrastruktur jalan baru ini diyakini sangat krusial untuk membuka isolasi wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendongkrak denyut nadi perekonomian masyarakat secara merata.
Kesinambungan Kebijakan dan Sinergi Lintas Sektor
Seluruh rangkaian perencanaan yang dirumuskan dalam Musrenbang RKPD 2024 ini sepakat untuk ditarik dalam benang merah kesinambungan nasional. Kebijakan daerah tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus selaras dan responsif terhadap arah kebijakan strategis yang digariskan oleh Pemerintah Pusat.
Kehadiran jajaran Satpol PP Provinsi Banten melalui Sekretaris Massaputro Delly TP dalam forum ini menegaskan komitmen institusi pengaman ketenteraman daerah untuk senantiasa menyelaraskan program kerjanya dengan visi besar pembangunan provinsi. Stabilitas ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan prasyarat mutlak agar seluruh agenda prioritas—mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur—dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa hambatan sosial.
Kesimpulan dan Ajakan
Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 telah meletakkan fondasi komprehensif bagi arah pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada penyelesaian masalah riil masyarakat. Melalui sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh perangkat daerah termasuk Satpol PP, optimisme untuk mewujudkan Banten yang lebih maju dan sejahtera semakin terbuka lebar.
Bagaimana pendapat Anda mengenai prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2024 ini? Mari bagikan pandangan atau tanggapan Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada rekan-rekan Anda agar informasi pembangunan daerah semakin luas tersampaikan!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar