Penghargaan  ·  Tata Kelola  ·  Kemendagri

Apresiasi Kinerja Ketenteraman: Kemendagri Gelar Rapat Penghargaan Kepala Daerah dan Satpol PP

5 April 2023  ·  Massaputro Delly TP

Suasana rapat koordinasi teknis pemberian penghargaan bagi kepala daerah dan instansi penegak perda.

Memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap dedikasi aparat di lapangan serta komitmen kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam memotivasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, Kementerian Dalam Negeri secara rutin memberikan penghargaan bergengsi kepada para gubernur, bupati, wali kota, serta jajaran institusi Satpol PP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Agar proses seleksi dan evaluasi tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat menghelat Rapat Pemberian Penghargaan Bagi Kepala Daerah dan Satpol PP Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah. Pertemuan penting ini dilangsungkan di Orchardz Hotel Jayakarta, Jalan Pangeran Jayakarta, Kavling Nomor 44, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, pada tanggal 5 April 2023.

📌 Baca Juga Terkait:

• Peran Satpol PP Sangat Strategis Sehingga Perlu Pengelolaan Manajemen SDM Pol PP Lebih Baik

Mekanisme Penilaian dan Fokus Pembahasan Rapat

Rapat koordinasi strategis ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Edi Samsudin Nasution. Dalam arahannya, ia memaparkan secara rinci mengenai unsur-unsur utama yang harus dipenuhi dalam pengajuan berkas usulan penilaian penghargaan, baik untuk kategori Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP maupun Penghargaan Karya Bhakti Satpol PP, sekaligus memperjelas alur mekanisme pengiriman dokumen evaluasi secara administratif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2019, penghargaan tersebut diberikan atas dasar usulan resmi dari Tim Penilai Provinsi yang telah melalui tahap verifikasi ketat sebelum mendapat pertimbangan akhir dari Tim Penilai Pusat. Terdapat perbedaan mendasar pada fokus kriteria kedua jenis penghargaan tersebut:

• Karya Bhakti Peduli Satpol PP: Penghargaan ini diarahkan khusus bagi kepala daerah, dengan menitikberatkan pada bentuk komitmen nyata, perhatian, serta kepedulian pimpinan daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah Satpol PP.
• Karya Bhakti Satpol PP: Penghargaan yang ditujukan kepada institusi atau personel Satpol PP dengan mengutamakan unsur inovasi, dedikasi tinggi, serta integritas dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah.

"Penghargaan bukan sekadar trofi seremonial, melainkan cerminan dari komitmen kepemimpinan daerah dan dedikasi harian para anggota Satpol PP dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat."

Kisah Inspiratif dan Partisipasi Aktif Provinsi Banten

Sesi diskusi dalam rapat tersebut semakin menarik dengan hadirnya narasumber inspiratif, salah satunya Arief R. Wismansyah, yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Tangerang. Beliau merupakan salah satu kepala daerah penerima penghargaan bergengsi bagi Kepala Daerah pada momen HUT Satpol PP Tahun 2023 yang dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kehadirannya memberikan gambaran empiris mengenai langkah-langkah konkret kepala daerah dalam membina dan memajukan korps penegak perda di wilayahnya.

Dari jajaran Pemerintah Provinsi Banten, Sekretaris Satpol PP Provinsi Banten, Massaputro Delly TP, turut hadir secara langsung mengikuti seluruh rangkaian rapat koordinasi ini. Kehadirannya menjadi wujud nyata komitmen instansi dalam memastikan agar pengusulan penghargaan bagi kepala daerah maupun satuan di Banten dapat terus diajukan secara konsisten setiap tahunnya.

📌 Baca Juga Terkait:

• Perlu Pemetaan Jumlah PPNS Satpol PP Untuk Mendukung Penegakan Perda Di Daerah

Mendorong Profesionalisme dan Manajemen SDM yang Tangguh

Pemberian penghargaan tahunan ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang perlombaan antar-daerah, melainkan sebagai pemicu semangat untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan secara keseluruhan. Ketika kepala daerah memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan, sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tubuh Satpol PP, maka dampak ikutan yang dihasilkan adalah semakin profesionalnya aparat di lapangan dalam menegakkan aturan tanpa meninggalkan pendekatan humanis.

Melalui koordinasi yang intensif bersama pemerintah pusat di Jakarta ini, jajaran Satpol PP Provinsi Banten membawa pulang pemahaman teknis yang semakin matang. Standarisasi penilaian yang transparan dan akuntabel diyakini akan mampu memotivasi daerah-daerah lain di Banten untuk terus berinovasi, meningkatkan integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi ketenteraman masyarakat luas.

Massaputro Delly TP  ·  Catatan Birokrasi dan Penegakan Perda