Ketika Perang Jauh Menggetarkan Daerah: Menguji Ketahanan Ekonomi Lokal di Era Geopolitik
Gejolak geopolitik global tidak berhenti di perbatasan — ia merambat hingga ke pasar tradisional dan ruang fiskal daerah.
Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika harga cabai di pasar Wonogiri atau ongkos angkot di Makassar tiba-tiba naik, sementara sumber masalahnya berada ribuan kilometer jauhnya di ladang-ladang gandum yang terbakar di Ukraina atau di sumur-sumur minyak yang tegang di kawasan Teluk. Itulah paradoks dunia hari ini: jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi gejolak ekonomi untuk merambat dari satu titik ke titik lainnya.
Sejak Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina pada Februari 2022, dunia seolah diingatkan kembali bahwa perang bukan semata urusan senjata dan batas wilayah. Ia adalah peristiwa ekonomi berskala global. Harga energi melonjak. Rantai pasok pangan terganggu. Investor menarik modal dari pasar berkembang. Dan dalam hitungan bulan, jutaan keluarga di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia, merasakan tekanan yang sesungguhnya tidak mereka ciptakan.
Yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah: bagaimana daerah-daerah di Indonesia merespons tekanan semacam ini? Seberapa dalam fondasi ekonomi lokal kita? Dan apakah ada cara untuk membangun ketahanan yang tidak sekadar reaktif, tetapi betul-betul disiapkan sebelum badai datang? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengurai bagaimana dinamika geopolitik global bertransmisi ke level daerah, sekaligus memetakan kerangka respons yang lebih strategis.
Dunia yang Tak Lagi Bisa Menutup Mata
Untuk benar-benar memahami mengapa konflik di Eropa Timur bisa terasa di warung kopi Jawa Timur, kita perlu melihat bagaimana arsitektur ekonomi global bekerja. Ekonom Harvard, Dani Rodrik, sudah lama memperingatkan hal ini. Dalam bukunya yang terbit 2011, ia menyebut bahwa globalisasi menciptakan semacam ketergantungan struktural yang tidak mudah diurai, negara-negara semakin terkoneksi, tetapi justru karena itu pula mereka semakin rentan terhadap guncangan dari luar.
Indonesia bukan pengecualian. Dengan nilai ekspor yang mencapai USD 258,82 miliar dan impor USD 221,89 miliar pada 2023 (BPS, 2023), keterbukaan ekonomi kita cukup dalam. Artinya, fluktuasi harga komoditas global, perubahan nilai tukar, atau perlambatan permintaan dari mitra dagang utama langsung berdampak ke dalam negeri bukan sekadar dalam statistik makro, tapi dalam kehidupan nyata pelaku usaha di daerah.
Teori global value chains yang dikembangkan Gary Gereffi dari Duke University menjelaskan mengapa ini bisa terjadi. Produksi modern tidak lagi terjadi di satu tempat secara utuh. Sebuah produk manufaktur dari Surabaya mungkin mengandung komponen dari Shenzhen, diolah dengan energi yang harganya ditentukan oleh dinamika Timur Tengah, lalu dijual ke pasar Eropa yang sedang lesu akibat perang. Ketika salah satu mata rantai putus, efeknya terasa di semua titik, termasuk di level daerah yang mungkin tidak pernah menyangka dirinya terhubung dengan konflik di belahan bumi lain.
Empat Cara Perang Sampai ke Pasar Daerah
Menelusuri bagaimana gejolak geopolitik akhirnya menyentuh ekonomi lokal bukan sekadar soal teori. Ada jalur-jalur konkret yang bisa kita lacak, dan memahaminya adalah langkah pertama untuk merespons dengan tepat.
Harga Energi yang Memukul dari Hulu ke Hilir
Tidak ada konflik besar dalam sejarah modern yang tidak memengaruhi harga minyak. Ketika invasi Rusia ke Ukraina mengguncang pasar energi global pada awal 2022, harga minyak Brent sempat menyentuh USD 139 per barel, angka yang belum pernah terlihat sejak krisis 2008. International Energy Agency mencatat harga gas alam di Eropa melonjak lebih dari 400 persen dalam rentang 2021–2022.
Bagi Indonesia, tekanan ini bermuara pada beban subsidi yang luar biasa besar. Kementerian ESDM mencatat subsidi energi pada 2022 membengkak hingga Rp 502,4 triliun, tiga kali lipat lebih dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 152,5 triliun. Dana sebesar itu tentu menggerus ruang fiskal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan.
Di lapisan paling bawah, efeknya terasa pada ongkos angkutan dan logistik. Pedagang di pasar tradisional menanggung kenaikan biaya distribusi yang langsung mereka teruskan ke harga jual. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa daerah-daerah yang mengandalkan distribusi lintas pulau, seperti Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, mencatat inflasi yang jauh lebih volatile ketimbang rata-rata nasional.
Subsidi energi 2022 membengkak hingga Rp 502,4 triliun, tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Ruang fiskal daerah ikut tergerus, dan masyarakat paling jauh dari pusat kota yang paling merasakan dampaknya.
Inflasi Pangan yang Tidak Bisa Dilawan dengan Suku Bunga
Perang Rusia-Ukraina juga membenturkan dunia dengan kenyataan pahit soal ketergantungan pangan global. Kedua negara itu memasok sekitar 30 persen ekspor gandum dunia. Ketika jalur ekspor biji-bijian melalui Laut Hitam terganggu, harga komoditas pangan di pasar internasional ikut melonjak. FAO melaporkan Indeks Harga Pangan global mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Maret 2022.
Di Indonesia, imbasnya terasa pada harga tepung, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. BPS mencatat inflasi nasional 2022 mencapai 5,51 persen, tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Angka ini terdengar kering jika dibaca sebagai statistik, tetapi bagi jutaan rumah tangga yang menghabiskan lebih dari separuh pendapatannya untuk makan, inflasi seburuk itu adalah pukulan nyata terhadap kesejahteraan harian.
Paul Krugman pernah mengingatkan bahwa inflasi yang lahir dari gangguan sisi pasokan yang ia sebut supply-side inflation jauh lebih sulit ditangani. Menaikkan suku bunga tidak akan memunculkan gandum baru atau memperlancar jalur kapal yang terblokade. Itulah mengapa ketahanan pangan lokal bukan lagi sekadar slogan pembangunan, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak.
Rupiah yang Tertekan, Daerah yang Terbelah
Setiap kali ketidakpastian geopolitik meningkat, investor global cenderung lari ke aset yang dianggap aman, yaitu dolar AS, obligasi Amerika, emas. Arus modal yang keluar dari negara berkembang ini selalu meninggalkan jejak: melemahnya mata uang lokal. Rupiah sempat mendekati Rp 15.700 per dolar AS di tengah puncak ketegangan global 2022.
Menariknya, dampak pelemahan rupiah tidak seragam di semua daerah. Bagi daerah yang bergantung pada bahan baku impor untuk industri manufakturnya, nilai tukar yang melemah berarti biaya produksi naik, margin menyempit, dan daya saing turun. Tetapi bagi daerah pengekspor komoditas seperti Kalimantan Timur dengan batu baranya, Riau dengan kelapa sawit, Sulawesi Tengah dengan nikelnya, rupiah yang lemah justru mendongkrak penerimaan. Geopolitik global, ironisnya, menciptakan kesenjangan baru di antara daerah-daerah Indonesia sendiri.
Investasi yang Menunggu dan Menunggu
Riset Dario Caldara dan Matteo Iacoviello dari Federal Reserve Board menunjukkan korelasi yang sangat jelas: semakin tinggi indeks risiko geopolitik, semakin lesu arus investasi langsung asing ke negara berkembang. Data BKPM memperlihatkan bahwa meskipun total FDI Indonesia masih tumbuh, distribusinya makin terkonsentrasi di daerah-daerah dengan infrastruktur yang sudah matang dan risiko yang dianggap lebih rendah.
Bagi daerah yang sedang dalam tahap membangun daya tarik investasi, ini adalah kabar yang mengecilkan hati. Rencana kawasan industri yang sudah digodok bertahun-tahun bisa tiba-tiba tertunda karena investor memutuskan menunggu situasi global lebih kondusif. Dan dalam dunia investasi, menunggu sering berarti tidak jadi.
Cermin Ekonomi Daerah: Antara Angka dan Kenyataan
Pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5 persen kerap disebut sebagai bukti ketahanan Indonesia. Memang, angka itu tidak buruk di tengah tekanan global. Tetapi angka agregat seperti ini sering menyembunyikan lebih banyak ketimbang yang ia ungkapkan.
Coba lihat disparitas yang terjadi. Provinsi-provinsi penghasil komoditas primer seperti Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Papua Barat Daya, mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional pada 2023, sebagian besar karena harga komoditas global yang terdongkrak oleh gejolak geopolitik. Sementara itu, daerah yang bergantung pada manufaktur berbasis komponen impor atau pada kunjungan wisatawan mancanegara justru merasakan tekanan lebih berat pada periode yang sama.
Di tengah ketidakpastian ini, UMKM menjadi kelompok yang paling menarik untuk dicermati. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Angka yang luar biasa. Tetapi di balik angka itu ada dua wajah: UMKM yang bergantung pada bahan baku impor tersengat kenaikan biaya, sementara UMKM berbasis produk dan bahan lokal justru menemukan momentum untuk memperluas pasar di tengah gelombang substitusi impor.
Sektor manufaktur nasional yang berkontribusi hampir 19 persen terhadap PDB menurut data Kementerian Perindustrian menghadapi tekanan ganda yang tidak ringan: biaya energi dan bahan baku naik di satu sisi, permintaan global yang melambat di sisi lain. Indeks PMI Manufaktur Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berfluktuasi mengikuti ritme ketegangan geopolitik global, seolah menjadi cermin yang jujur dari betapa terhubungnya kita dengan dunia luar.
Membangun Ketahanan: Lebih dari Sekadar Bertahan
Konsep local economic resilience atau ketahanan ekonomi lokal bukan istilah baru dalam literatur ekonomi regional. Ron Martin dari Universitas Cambridge mendefinisikannya sebagai kemampuan suatu wilayah untuk mengantisipasi, mempersiapkan diri, merespons, dan pulih dari guncangan. Definisi ini penting karena menempatkan ketahanan bukan sebagai kondisi statis, melainkan sebagai kapasitas yang harus terus dibangun dan diperbaharui.
Joseph Stiglitz, yang telah lama kritis terhadap arus utama pemikiran ekonomi, mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi sejati tidak bisa dibangun di atas pertumbuhan semata. Ia membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat, distribusi produktivitas yang lebih merata, dan kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak pada mereka yang paling rentan. Tanpa ini, pertumbuhan yang terlihat mulus di permukaan bisa runtuh dengan cepat begitu badai eksternal datang.
Sementara itu, Mariana Mazzucato dari University College London menawarkan perspektif yang lebih proaktif. Melalui konsep mission-oriented innovation, ia berargumen bahwa pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak boleh sekadar menunggu atau merespons. Mereka harus memimpin, mendorong inovasi, dan berinvestasi secara strategis di sektor-sektor yang akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan.
Diversifikasi: Ketika Tidak Boleh Menaruh Semua Telur dalam Satu Keranjang
Prinsip ini terdengar sederhana, tetapi praktiknya kerap terabaikan. Daerah yang terlalu mengandalkan satu sektor, entah itu pariwisata, pertambangan, atau komoditas pertanian tertentu menjadi sangat rentan ketika sektor tersebut terguncang. Krisis pandemi COVID-19 sudah mengajarkan pelajaran pahit ini pada Bali. Ketika wisatawan asing berhenti datang, roda ekonomi pulau itu nyaris berhenti berputar.
Diversifikasi yang bermakna bukan berarti mencoba semua hal sekaligus tanpa fokus. Ini tentang mengembangkan beberapa pilar ekonomi yang saling melengkapi. Penguatan ketahanan pangan lokal adalah yang paling mendesak, bukan sekadar soal menanam lebih banyak padi, tetapi membangun ekosistem pangan yang tidak mudah diguncang oleh fluktuasi harga di Chicago Board of Trade atau gangguan di pelabuhan Rotterdam.
Ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal juga menyimpan potensi yang belum sepenuhnya digali. Tidak bergantung pada bahan baku impor, tidak mudah direlokasi ke luar negeri, dan menciptakan nilai tambah dari identitas budaya yang tidak bisa ditiru begitu saja. Daerah-daerah yang sukses mengembangkan ini dari kerajinan tangan Lombok hingga industri kuliner khas Yogyakarta, menunjukkan bahwa ketahanan bisa lahir dari keunikan, bukan sekadar skala.
Ketahanan ekonomi lokal bukan tentang mengisolasi diri dari dunia melainkan tentang memastikan kita punya fondasi yang cukup kokoh untuk tidak tumbang ketika gelombang global datang.
UMKM: Tulang Punggung yang Perlu Diperkuat
Dalam setiap krisis yang melanda Indonesia, UMKM selalu terbukti lebih tangguh dari yang diduga. Fleksibilitas mereka luar biasa ketika penjualan offline mati saat pandemi, sebagian besar berhasil berpindah ke platform digital dalam hitungan minggu. Kedekatan mereka dengan pasar lokal membuat mereka tidak sepenuhnya bergantung pada rantai pasok global yang sedang terganggu.
Tetapi ketangguhan alamiah ini tidak boleh membuat kita abai pada kelemahan struktural yang masih ada. OJK mencatat hanya sekitar 37 persen UMKM yang memiliki akses ke layanan perbankan formal. Ini artinya lebih dari separuh pelaku usaha kecil masih mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal. Memperluas akses pembiayaan bukan kemewahan itu kebutuhan dasar untuk memperkuat lapisan ekonomi yang paling tangguh yang kita miliki.
Digitalisasi adalah pintu masuk yang lain. Data Kementerian Kominfo menunjukkan UMKM yang sudah masuk ekosistem digital mampu meningkatkan pendapatan rata-rata hingga 80 persen. Dengan lebih dari 210 juta pengguna internet di Indonesia, pasar domestik digital adalah peluang kolosal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha di daerah.
Pemerintah Daerah: Saatnya Melampaui Rutinitas
Di tengah semua ini, pemerintah daerah berada di posisi yang tidak bisa dianggap enteng. Mereka bukan sekadar perpanjangan tangan pusat yang bertugas mendistribusikan anggaran. Mereka adalah aktor yang paling dekat dengan pelaku ekonomi lokal, yang paling paham struktur unik wilayahnya, dan yang paling cepat bisa merespons ketika tekanan datang.
Elinor Ostrom, satu-satunya perempuan yang pernah meraih Nobel Ekonomi, sudah lama berargumen melalui teori polycentric governance-nya bahwa solusi-solusi terbaik untuk masalah lokal sering lahir dari tata kelola yang melibatkan level pemerintahan paling dekat dengan masalah itu. Daerah tidak perlu dan tidak bisa menunggu resep dari Jakarta untuk setiap tantangan yang datang.
Konkretnya, ada beberapa langkah yang bisa segera diambil. Memperkuat rantai pasok lokal dengan membangun kemitraan antara petani, nelayan, dan pelaku UMKM dengan pasar dan perusahaan daerah adalah fondasi yang tidak bisa diabaikan. Membangun sistem informasi ekonomi daerah yang mampu mendeteksi tekanan inflasi dan gangguan pasokan lebih awal adalah investasi murah yang imbal hasilnya sangat besar. Mengembangkan ekosistem inovasi berbasis kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, kampus, dan komunitas bisa menghasilkan solusi-solusi kreatif yang tidak akan muncul dari perencanaan top-down semata.
Peningkatan kapasitas SDM lokal juga tidak boleh ditunda. Program vokasi yang betul-betul berorientasi pada kebutuhan industri daerah adalah investasi jangka panjang yang memperkuat fondasi produktivitas. Dan pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam memanfaatkan instrumen keuangan yang tersedia: Dana Desa, Dana Insentif Daerah, bahkan obligasi daerah bisa menjadi sumber pembiayaan investasi yang menghasilkan ketahanan jangka panjang, bukan sekadar belanja rutin.
Krisis Selalu Membawa Pelajaran — Kalau Kita Mau Belajar
Sejarah ekonomi Indonesia penuh dengan momen di mana krisis justru menjadi katalis perubahan yang mustahil terjadi dalam kondisi normal. Krisis moneter 1997–1998 yang memporak-porandakan ekonomi nasional mendorong reformasi kelembagaan dan desentralisasi yang mengubah wajah pemerintahan Indonesia secara mendasar. Pandemi COVID-19 mengakselerasi transformasi digital UMKM dalam dua tahun yang mungkin memerlukan satu dekade jika berjalan organik.
Joseph Schumpeter menyebutnya creative destruction, gagasan bahwa setiap disrupsi mengandung benih pembaruan bagi mereka yang cukup lincah untuk menangkapnya. Gejolak geopolitik saat ini tidak berbeda. Ia membuka pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam: mengapa kita masih sangat bergantung pada satu atau dua komoditas ekspor? Mengapa rantai pasok pangan lokal masih begitu rapuh? Mengapa industrialisasi berbasis sumber daya alam kita masih berhenti di level bahan mentah?
Momen ini, kalau kita mau jujur, adalah kesempatan untuk mendorong reindustrialisasi yang lebih cerdas. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa dari mineral kritis yang menjadi bahan bakar revolusi energi hijau global, hingga keanekaragaman hayati yang belum sepenuhnya menjadi basis industri farmasi dan bioteknologi. Yang dibutuhkan adalah komitmen kebijakan yang serius untuk memastikan nilai tambah dari semua itu dinikmati di dalam negeri.
Penutup: Fondasi yang Kokoh di Dunia yang Tak Pasti
Ada yang tidak berubah dari perang: ia selalu berdampak jauh melampaui batas-batas wilayah tempur. Ketika peluru bersarang di Kyiv atau ketegangan memuncak di Selat Taiwan, getarannya merambat melalui kabel-kabel perdagangan global dan akhirnya sampai ke orang-orang yang tidak pernah membayangkan dirinya terdampak seperti petani di lereng Semeru, pedagang batik di Pekalongan, nelayan di Teluk Tomini.
Tetapi menjadi rentan bukanlah takdir. Keterhubungan global memang menciptakan eksposur, tapi seberapa dalam kita terluka ketika badai datang sangat bergantung pada seberapa kokoh fondasi yang sudah kita bangun. Daerah dengan ekonomi yang terdiversifikasi, UMKM yang berdaya, sistem pangan lokal yang mandiri, dan pemerintahan yang adaptif punya peluang jauh lebih besar untuk tidak sekadar bertahan, tapi justru tumbuh di celah-celah krisis.
Amartya Sen, yang memandang pembangunan sebagai perluasan kebebasan manusia, pernah mengingatkan bahwa kerentanan ekonomi adalah salah satu bentuk perampasan kebebasan yang paling nyata. Membangun ketahanan ekonomi lokal, pada akhirnya, adalah soal mengembalikan kebebasan itu, kebebasan dari ketakutan akan guncangan yang tidak bisa kita kendalikan.
Daerah tidak harus selalu menjadi pihak yang terombang-ambing oleh arus besar geopolitik global. Dengan kepemimpinan lokal yang punya visi, ekosistem ekonomi yang hidup dan beragam, serta masyarakat yang betul-betul berdaya, setiap guncangan bisa diubah menjadi pijakan untuk berdiri lebih tinggi. Itulah tantangan sebenarnya dari era geopolitik yang penuh ketidakpastian ini: bukan bagaimana menghindar dari badai, melainkan bagaimana memastikan kita sudah cukup kuat untuk tidak tumbang ketika badai itu tiba.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar