Antara PSBB, Lebaran, dan Cuti ASN

Catatan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah, pada hari Rabu (20/05/2020) pukul 12.00 WIB ada 693 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Ini menjadi cacatan harian tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Penambahan itu menyebabkan total ada 19.189 kasus Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, cacatan tertinggi harian terjadi pada hari Rabu 13 Mei 2020 dengan penambahan 689 pasien positif virus corona dalam 24 jam.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih abai dalam melindungi diri dari penyebaran virus corona, padahal telah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Sisi lain, penegakan aturan PSBB pun dianggap masih lemah.

Masyarakat mengindahkan anjuran di rumah saja, penerapan social distancing dan physical distancing. Lihat saja kerumunan manusia pada pusat-pusat perbelanjaan belakangan ini, baik tradisional maupun modern. Masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari budaya berbelanja pakaian menjelang lebaran Idul Fitri. Masyarakat berdesak-desakan dan membuat antrian, jauh dari ketakutan akan tertular COVID-19, serasa tidak ada pandemi saat ini. Penerapan PSBB belum selesai, kondisi pusat perbelanjaan semakin membludak. Salah siapa?

Baca Juga: COVID-19: Indonesia Memasuki Kehidupan "The New Normal"

Pun demikian dengan aktivitas mudik, atau kembali ke kampung halaman untuk bertemu dengan orang tua, keluarga,dan sanak famili lainnya. Walau pemerintah telah melakukan pembatasan-pembatasan seperti penyekatan lalu lintas, tetap saja masyarakat Indonesia memiliki jiwa survive dan menemukan jalan hingga sampai ke kampung halamannya tersebut. Anjuran pemerintah untuk tidak mudik pun seperti angin lalu.

Tagar #IndonesiaTerserah menjadi indikator begitu marahnya para tenaga medis Indonesia menghadapi kenyataan ini. Di tengah-tengah mereka berjuang melawan penyakit virus corona, tetapi masyarakat di luaran sana seperti tidak peduli terhadap penyebaran virus.

Fenomena di atas, beberapa orang berpendapat akibat ketidaktegasan pemerintah dalam penerapan PSBB dan kebijakan-kebijakan lain berkaitan penanganan penyebaran COVID-19.

Pakar kesehatan masyarakat, Prof. Hasbullah Thabrany mengungkapkan kebijakan di Indonesia dinilai kurang solid, karena berusaha mengakomodir berbagai macam aspek. Sebuah kebijakan selalu saja kontroversial, makin banyak variasi yang dipertimbangkan, semakin kompleks peraturannya.Indonesia terlalu banyak mempertimbangkan berbagai aspek sehingga kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak solid. Ia mencontohkan adanya protes dari sejumlah pihak yang meminta diizinkan salat berjamaah, meminta pembatasan dilonggarkan dan bisnis tetap dapat berlangsung, Dilansir tayangan Indonesia Lawyers Club, Selasa (19/05/2020).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti banyaknya kebijakan simpang siur pemerintah pusat dan menyatakan PSBB tetap dijalankan di wilayah Ibu Kota. Anies meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan, disampaikannya melalui acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (19/05/2020).

Anies mengatakan, hari-hari ke depan kita harus konsisten karena nanti penentuannya ada di dua minggu ke depan. Bila dua minggu ke depan kita kendor, bila dua minggu ke depan kita rileks punya potensi kita kembali seperti bulan Maret. Jika warga tak mau taat, DKI disebutnya akan kembali mengalami kondisi seperti saat awal Virus Corona melanda.Tak hanya itu, warga DKI juga harus kembali mengulangi kondisi yang sangat tak nyaman karena aturan yang begitu ketat serta jumlah korban yang tinggi. Anies menegaskan DKI akan tetap ketat menjalankan PSBB hingga 12 hari ke depan.

Jauh sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani virus corona bisa membuahkan persoalan besar. Kasus corona yang mencuat sejak Januari baru ditangani serius mulai Maret. Jusuf Kalla mengutarakan kurangnya ketegasan pemerintah juga ditunjukkan dari belum efektifnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. Aktivitas masyarakat masih terlihat normal meski tengah berlaku PSBB. Demikian dilansir dalam acara peluncuran pusat informasi corona Kumparan, Minggu (19/04/2020).

Sisi lain, masyarakat Indonesia sendiri tidak disiplin, susah diajak disiplin dan menaati aturan, walau kadang-kadang bingung dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah. Contohnya berkaitan dengan kebijakan larangan mudik dan moda transporasi.

Seandainya masyarakat dapat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah. Seperti menghindari keramaian, jaga jarak, dan bekerja dari rumah. Laju penyebaran virus corona dapat ditekan. Menahan diri untuk tidak mudik dan berbelanja di pusat keramaian, selain untuk kehidupan pangan sehari-hari.

Penegasan Pemerintah

Pemerintah menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB, masih sebatas skenario kebijakan.

"Saya ingin tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena jangan muncul di masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020).

Baca Juga: Pemerintah: Tidak Ada Pelonggaran PSBB

Saat ini Pemerintah masih mempersiapkan skenario pelonggaran PSBB. Keputusan finalnya melihat waktu yang tepat. Pemerintah tidak ingin salah dalam mengambil keputusan.

"Pemerintah sedang melakukan kajian mengenai skenario beberapa tahap yang nantinya akan di putuskan apabila telah ditentukan periode terbaik bagi masyarakat untuk kembali produktif namun tetap aman dari COVID-19. Penentuan tersebut tentunya harus didasari pada data data di lapangan," ujar Jokowi pada akun resmi instagramnya (18/05/2020).

Cuti ASN

Kebijakan teranyar berkaitan dengan cuti bagi ASN dan BUMN, pemerintah mencabut status cuti bersama pada hari Jumat 22 Mei 2020. Keputusan itu diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat bersama sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/5/2020).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, cuti bersama para ASN maupun pegawai BUMN tetap berada pada periode 28 hingga 31 Desember 2020, sesuai dengan keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah. Namun, masih terbuka kemungkinan agenda cuti bersama pegawai pemerintahan berubah. Presiden, kata dia, dipastikan akan kembali mengevaluasi kebijakan tersebut melihat perkembangan kasus virus corona.

Mungkin saja kebijakan ini diambil, selain memang sebagian ASN masih harus terus berjuang dalam rangka menekan penyebaran COIVD-19 terutama yang terlibat dalam kesatgasan, agar para ASN tidak mudik, baik mudik lokal maupun ke luar kota. Bila cuti masih diterapkan, sedangkan hari Kamis 21 Mei 2020 merupakan tanggal merah atau hari libur, maka terdapat lima hari libur, hari Kamis hingga Senin. Hari Minggu dan Senin, 24 - 25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1441 H.

Akhirnya, PSBB jangan kendor selama wabah pandemi belum ada tanda-tanda menurun penyebarannya. Ketegasan pemerintah sangat diperlukan, keselamatan masyarakat lebih utama. Pengawasan ketat dan penerapan prosedur protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan harus dilakukan.

Agar ekonomi tetap bergerak, pusat perbelanjaan dapat saja dibuka kembali. Selain penerapan protokol kesehatan dengan menyediakan cuci tangan pakai sabun, perlu juga diterapkan batas pengunjung setiap harinya. Memang ini hanya bisa dilakukan pada pusat perbelanjaan modern, sedang pasar tradisional sulit diterapkan.

Bagi masyarakat, mari menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ramadan dan lebaran tahun ini memang beda. Stay at home!. Terapkan jaga jarak! Semoga COVID-19 cepat berakhir.