Politik Elektoral · Demokrasi Lokal
Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi: Pertaruhan Politik Lokal, Tantangan Anggaran Fiskal, dan Dilema Partisipasi Pemilih
Jakarta · Juni 2020 · Oleh Massaputro Delly TP
Kesepakatan politik antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 membawa konsekuensi besar bagi jalannya ketatanegaraan. Dengan rencana dilanjutkannya kembali seluruh tahapan pemilihan yang sempat tertunda sejak Maret 2020 akibat merebaknya pandemi virus corona terhitung mulai 15 Juni 2020, KPU kini dihadapkan pada tugas berat menyusun regulasi teknis yang wajib mengintegrasikan protokol kesehatan secara ketat di tengah situasi krisis kesehatan global.
Pertaruhan Antara Keberlangsungan Politik Lokal dan Kesehatan Publik
Putusan politik untuk tetap menggelar pesta demokrasi guna memilih kepemimpinan di tingkat pemerintahan daerah menempatkan negara dalam posisi dilematis. Di satu sisi, siklus sirkulasi kepemimpinan daerah harus tetap berjalan demi menjamin kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun di sisi lain, penyelenggaraan kontestasi elektoral ini dilakukan di tengah situasi di mana masyarakat dan seluruh sektor kehidupan masih berjuang menghadapi ancaman penularan patogen yang hingga kini belum ditemukan obat definitifnya.
Konsekuensi logis dari keputusan ini adalah keharusan mutlak bagi KPU beserta jajaran penyelenggara hingga tingkat terbawah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk merombak total pola kerja konvensional. Berbagai bentuk tahapan yang berpotensi melahirkan kerumunan massa ditiadakan atau ditransformasikan ke dalam format baru. Kampanye akbar yang lazim menghadirkan ribuan pendukung dalam satu ruang terbuka wajib digantikan dengan model kampanye terbatas secara daring (online) atau pemanfaatan teknologi siaran langsung (streaming).
— Fahira Idris, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (04/06/2020)
Demikian pula dengan prosedur pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang biasanya dilakukan secara door-to-door dari rumah ke rumah oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Di masa pandemi ini, metode coklit konvensional selayaknya diminimalkan atau disesuaikan melalui pendekatan daring, atau dengan mengoptimalkan koordinasi bersama ketua dan pengurus RT/RW setempat yang memiliki otoritas dan pemahaman akurat mengenai keberadaan warganya di wilayah administratif masing-masing.
Tantangan Fiskal Daerah dan Beban Anggaran Tambahan
Di luar aspek teknis penyelenggaraan lapangan, keputusan melanjutkan pilkada di tengah krisis menghadirkan persoalan struktural yang pelik pada sektor penganggaran. Kewajiban menyediakan alat pelindung diri, sarana sterilisasi, bilik suara tambahan, serta penyesuaian logistik kesehatan memicu kebutuhan penambahan anggaran yang tidak sedikit.
Ironisnya, kebutuhan anggaran ekstra ini berbenturan langsung dengan kebijakan refocussing anggaran secara besar-besaran yang tengah ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah guna menanggulangi dampak darurat kesehatan COVID-19. Turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah menciptakan tekanan berat bagi fleksibilitas fiskal daerah. KPU dituntut untuk berpikir ekstra keras dalam melakukan realokasi dan efisiensi anggaran internal tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas integritas pemilu serta jaminan keselamatan kesehatan bagi petugas di lapangan maupun warga pemilih.
📋 Tantangan Utama Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi:
- Transformasi Protokol Kesehatan: Penyesuaian seluruh tahapan pemilu berbasis jaga jarak, digitalisasi kampanye, dan larangan konvoi atau pengerahan massa.
- Keterbatasan Kapasitas Fiskal: Beban penambahan anggaran kesehatan di tengah terjangan kebijakan refocussing anggaran daerah dan penurunan penerimaan PAD.
- Konsentrasi Petahana: Terpecahnya fokus kepala daerah petahana antara mengendalikan wabah COVID-19 di wilayahnya dan mengamankan pemenangan elektoral.
- Ancaman Rendahnya Partisipasi: Keraguan publik dan kekhawatiran psikologis pemilih terhadap risiko penularan virus di TPS.
Dilema Partisipasi Pemilih dan Proyeksi Target KPU
Secara konstitusional, legalitas terpilihnya seorang kepala daerah tidak bergantung pada persentase tingkat partisipasi pemilih (voter turnout). Berapapun tingkat kehadiran pemilih ke TPS—kendati berada di angka yang rendah—selama prosedur pemenuhan syarat terpenuhi dan kandidat tersebut memperoleh suara sah terbanyak, maka ia tetap sah secara hukum untuk dilantik. Sebagai contoh historis, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 mencatatkan tingkat partisipasi pemilih hanya sebesar 48,50 persen (dengan angka golongan putih atau golput mencapai 51,50 persen), namun pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi tetap resmi dilantik memimpin provinsi tersebut untuk periode 2013–2018.
Meskipun demikian, tren tingkat partisipasi pada perhelatan Pilkada Serentak 2015, 2017, 2018, hingga puncaknya pada Pemilu Serentak 2019 (pileg dan pilpres) menunjukkan grafik peningkatan yang sangat membanggakan. Pertanyaannya kemudian, akankah tren positif tersebut mampu bertahan di tengah hantaman pandemi?
Sejumlah tokoh dan peneliti menyampaikan proyeksi pesimis terhadap tingkat partisipasi publik. Sebagaimana disuarakan oleh Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dalam catatan analisisnya, kekhawatiran akan rendahnya partisipasi pemilih menjadi sangat beralasan manakala pilkada dipaksakan bergulir di tengah kurva pandemi yang belum mencapai puncaknya (peak) serta proses penanganan yang masih panjang.
Menanggapi dinamika tersebut, KPU secara realistis menetapkan target partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 sebesar 77,5 persen. Angka ini memang mengalami koreksi turun apabila dibandingkan dengan pencapaian Pemilu 2019 yang menembus angka 81 persen. Namun di sisi lain, target tersebut tetap tergolong ambisius jika disandingkan dengan capaian historis Pilkada 2018 sebesar 73,24 persen dan Pilkada 2017 sebesar 74 persen. Perlu dicatat pula bahwa gelaran pemilu nasional 2014 dan 2019 didorong oleh kuatnya arus politik identitas yang secara masif mendongkrak militansi kehadiran pemilih—sebuah dinamika yang umumnya memiliki skala berbeda pada konstelasi pilkada lokal.
Kesimpulan
Keputusan politik untuk tetap melanjutkan roda demokrasi lokal melalui Pilkada Serentak 2020 di tengah situasi darurat kesehatan merupakan sebuah pertaruhan besar. Tantangan fiskal yang menghimpit, kerumitan penyesuaian protokol kesehatan, serta bayang-bayang rendahnya partisipasi pemilih menuntut kerja sama kolektif yang solid antara penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, dan masyarakat. Di tengah suasana penuh ketidakpastian ini, penggunaan hak pilih secara bijak oleh warga negara tetap menjadi fondasi utama agar legitimasi kepemimpinan daerah di masa depan tidak kehilangan substansi maknanya.
Mari Berdiskusi dan Bagikan Pandangan Anda
Bagaimana pandangan Anda mengenai keputusan melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang di tengah situasi pandemi? Apakah Anda optimis target partisipasi pemilih akan tercapai? Sampaikan gagasan, pandangan, atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk membagikan artikel ini kepada rekan-rekan Anda agar literasi kepemiluan semakin luas tersebar!
Daftar Pustaka
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). Keputusan KPU tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020. Jakarta: KPU RI.
- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). Notulensi Rapat Kerja Gabungan DPR RI, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait Jadwal Pilkada 2020. Jakarta: Setjen DPR RI.
- Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (2020). Kajian Risiko Politik dan Tantangan Partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta: CSIS Publications.
- Republika. (2020). Sorotan DPD RI terhadap Kesiapan dan Partisipasi Publik dalam Pilkada Serentak di Masa Krisis. Jakarta: Republika.co.id.
Baca Juga Pilihan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar