Kebijakan Publik · Regulasi Daerah · Kementerian Dalam Negeri
Mendagri: Tidak Ada Perda Bernuansa Islam Dihapus dan Kewajiban Konsultasi 6 Jenis Perda
15 Juni 2016 · Massaputro Delly TP
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penegasan dan klarifikasi resmi guna meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ia memastikan secara tegas bahwa tidak ada satu pun peraturan daerah (perda) bernuansa syariat Islam yang masuk ke dalam daftar deregulasi 3.143 perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat. Seluruh regulasi dan peraturan daerah yang dicabut atau dibatalkan tersebut murni berkaitan dengan hambatan investasi, pungutan retribusi yang memberatkan, hambatan pelayanan birokrasi, serta masalah perizinan usaha guna mengamankan paket kebijakan ekonomi nasional. Artikel ini mengupas secara mendalam klarifikasi Mendagri, mekanisme evaluasi perda, serta kewajiban konsultasi bagi pemerintah daerah.
Isu pembatalan perda ini sempat menuai polemik dan memicu berbagai reaksi publik setelah kementerian menerima ratusan pesan singkat yang mempersoalkan dugaan pencabutan perda bernuansa keagamaan. Menanggapi hal tersebut, Mendagri menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar karena pemerintah senantiasa menjalin komunikasi dan meminta pertimbangan serta fatwa dari organisasi keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam mengevaluasi regulasi di daerah.
Klarifikasi Kebijakan dan Penghormatan Kekhususan Daerah
Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/6/2016), Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menghormati otonomi khusus dan kearifan lokal di berbagai daerah.
"Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus," ujar Mendagri Tjahjo menegaskan. Ia menambahkan bahwa apabila pemerintah pusat harus mendalami perda-perda yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan atau diskriminatif, Kemendagri selalu mengundang tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan penyelarasan, terlebih bagi daerah yang memiliki status otonomi khusus.
Sebagai contoh, penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh diakomodasi secara sah karena memiliki landasan otonomi khusus. Namun, pemberlakuan regulasi spesifik daerah tertentu tentu tidak dapat disamakan atau diterapkan secara pukul rata di wilayah lain seperti Jakarta. Pendekatan dialogis dan klarifikasi bersama tokoh agama selalu dikedepankan dalam menyikapi perda yang bersentuhan dengan nilai keagamaan.
Evaluasi Terbatas Perda Ketertiban Umum dan Standar Operasional Satpol PP
Terkait dengan langkah pengkajian yang dilakukan terhadap Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat tidak membatalkan perda tersebut. Pertemuan yang digelar bersama Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman, bertujuan untuk melakukan penguatan ketentuan serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban di lapangan yang dijalankan oleh jajaran Satpol PP.
Mendagri menekankan bahwa proses penertiban di lapangan harus mengedepankan tahapan persuasif yang humanis, seperti imbauan dan penyuluhan terlebih dahulu, alih-alih langsung bertindak represif. Insiden penyitaan makanan milik pedagang kecil yang berjualan di siang hari pada bulan Ramadan dinilai tidak sejalan dengan semangat pembinaan yang humanis. Perda seharusnya ditegakkan untuk mengatur ketertiban tanpa menimbulkan kegaduhan sosial di tengah masyarakat.
Kewajiban Konsultasi 6 Jenis Raperda Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014
Permasalahan disharmoni regulasi yang kerap muncul di daerah seringkali disebabkan oleh minimnya asistensi dari pemerintah pusat sejak tahap penyusunan rancangan peraturan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat enam jenis rancangan peraturan daerah yang wajib mendapatkan konsultasi dan persetujuan dari pemerintah pusat sebelum disahkan dan diberlakukan.
Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, menjelaskan bahwa keenam jenis rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:
- Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Rancangan Perda tentang Tata Ruang Wilayah.
- Rancangan Perda tentang Pajak Daerah.
- Rancangan Perda tentang Retribusi Daerah.
- Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
"Jadi sebelum diketuk palu pemerintah dan DPRD soal perda tersebut, tanyakan dulu ke pemerintah. Selain itu, silahkan langsung ketuk saja," tegas Sigit. Ketentuan konsultasi berjenjang ini juga berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota yang wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi di atasnya. Melalui mekanisme asistensi yang ketat ini, diharapkan ke depan tidak ada lagi perda bermasalah yang lolos tanpa pengawasan pusat.
Kesimpulan
Penegasan Menteri Dalam Negeri mengenai status hukum perda bernuansa agama serta diperketatnya kewajiban konsultasi enam jenis rancangan perda melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang sehat di Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola regulasi yang harmonis.
Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya konsultasi terpusat dalam penyusunan produk hukum di tingkat daerah? Sampaikan komentar, pandangan, serta tanggapan konstruktif Anda di kolom di bawah ini, dan bagikan artikel informatif ini kepada rekan-rekan Anda!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar