Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan disamping sebagai wahana berkumpul bagi anggota juga harus senantiasa membawa kiprahnya ditengah-tengah pergaulan umat manusia yang nyata-nyata dirasakan manfaatnya. Untuk itu kehadirannya sangat strategi dalam mendorong pembangunan di wilayahnya untuk bersama-sama membangun kehidupan yang kokoh, meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kemartabatan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi dan akses-akses lainnya. Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 yang merupakan mitra Pemerintah.
Pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten secara terus menerus melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang idelogi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya.
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten untuk Tahun 2012. Hal ini dilakukan dengan maksud agar memberikan gambaran atau kondisi tentang keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten, setelah dilakukannya beberapa kali pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut sepanjang Tahun 2012 maupun tahun-tahun sebelumnya
Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pencapaian yang diinginkan, mengidentifikasi masalah yang timbul terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, melakukan penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol sudah tepat dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Ormas, dan mengidentifikasi kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran Progres, serta memberi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.
Pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten secara terus menerus melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Pembinaan dan pemberdayaan dilakukan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang idelogi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya.
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan maka dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten untuk Tahun 2012. Hal ini dilakukan dengan maksud agar memberikan gambaran atau kondisi tentang keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten, setelah dilakukannya beberapa kali pembinaan dan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut sepanjang Tahun 2012 maupun tahun-tahun sebelumnya
Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan pencapaian yang diinginkan, mengidentifikasi masalah yang timbul terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, melakukan penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Kesbangpol sudah tepat dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Ormas, dan mengidentifikasi kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran Progres, serta memberi masukan dalam pemecahan permasalahan yang terjadi.
Berikut dapat didownload buku dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Banten Tahun 2012:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar